Perjanjian Renvile

Sejarah Perjanjian Renville 17 Januari 1948

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar kedua belah pihak pasca agresi Belanda 1. Perjanjian ini ditandatangani di atas kapal perang USS Renville yang tengah merapat di Tanjung Priok pada tanggal 17 Januari 1948.

Atas: Gambar Kapal Perang USS Renville, Bawah:  Suasana Perundingan Renville

Latar Belakang

Aksi militer Belanda, oleh pihak Indonesia disebut Agresi Militer Belanda 1 sementara pihak Belanda menyebut aksi polisionil, berhasil menduduki kota-kota penting dan objek-objek penting seperti perkebunan, pelabuhan dan pabrik-pabrik. Atas aksi Belanda itu pemerintah Indonesia melayangkan protes ke Dewan Keamanan PBB.

Pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang. Hasilnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia dan Belanda menghentikan tembak-menembak. Selain itu tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komite untuk menjadi penengah konflik antara Indonesia dengan Belanda yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN), yang beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih oleh Australia dan Belgia.

Atas campur tangan PBB melalui Komisi Tiga Negara, Indonesia dan Belanda berhasil dipertemukan dalam suatu perjanjian, namun kedua belah pihak menginginkan perjanjian dilaksanakan di tempat yang netral, dengan alasan kondisi di Indonesia masih sering terjadi baku tembak antara TNI dan tentara Belanda. Amerika Serikat yang menjadi penengah dalam Komisi Tiga Negara mengusulkan agar perjanjian diadakan di kapal perang USS Renville.

Naskah perjanjian ditandatangani pada 17 Januari 1948. Hasil perundingan disebut perjanjian Renville. Dalam perudingan ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, seorang Indonesia yang memihak Belanda.

Isi Perjanjian Renville, antara lain :

1. Pembentukan dengan segera Republik Indonesia Serikat (RIS);

2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia, sebelum RIS terbentuk;

3. RI akan merupakan negara bagian dalam RIS;

4. Akan dibentuk Uni Indonesia - Belanda di mana kepalanya adalah Raja Belanda;

5. Akan diadakan plebisit (pemungutan suara) untuk menentukan kedudukan politik rakyat Indonesia dalam RIS dan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.

6. TNI harus ditarik mundur dari kantong-kantong republik di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta.

Dampak Perjanjian Renville

Perjanjian Renville mengakibatkan banyak kerugian di pihak Indonesia, bagi pihak Indonesia kerugian yang paling dirasakan ialah keharusan tentara untuk meninggalkan posisi yang sebelumnya menjadi kantong-kantong republik, seperti ribuan tentara dari Divisi Siliwangi di Jawa Barat harus hijrah ke Jawa Tengah untuk mematuhi perjanjian Renville. Wilayah Indonesia jelas semakin sempit. Belanda hanya mengakui wilayah RI atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatra.

Selain itu akibat perjanjian Renville juga timbulnya protes dan kekisruhan di tubuh pemerintah. Sebagai bentuk penolakan atas perjanjian itu, sejumlah partai politik menarik dukungannya, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi. Akhirnya, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh, pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Untuk mengatasi kemelut yang terjadi maka presiden Soekarno mengambil langkah dengan menunjuk wakil presiden Muhammad Hatta sebagai perdana menteri.

Latar Belakang Sejarah Isi Perjanjian Renville

Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda, dan KTN sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdulkadir Wijoyoatmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah intemasional yang perlu adanya campur tangan negara lain.

Perjanjian Renville

Isi Perjanjian Renville dari persetujuan itu adalah sebagai berikut.

    Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).

    Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesiaa Belanda.

    Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.

    Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.

    Antara enam bulan sampai satu tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.

    Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.

Kerugian Perjanjian Renville Bagi Indonesia

Persetujuan Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Hal ini merupakan ini merupakan akibat dari diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan baru hasil Agresi Militer Belanda 1. Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka.

Setelah penandatanganan Persetujuan Renville, pihak pemerintah menghadapi tentangan sangat berat dan mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuchlin jatuh. Kabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Harta. Namun di bawah pemerintahan Hatta muncul banyak rongrongan dan salah satunva dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan organisasinya yang bernama Front Demokrasi Rakyat. Puncak dari pergolakan itu adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, keadaan seperti itu dimanfaatkan pihak Belanda untuk melancarkan Militer 2.