Makalah Orde Baru

BAB I

PENDAHULUAN

A.              LATAR BELAKANG

Selama hampir beberapa sebagai bangsa merdeka kita di hadapkan pada panggung sejarah perpolitikan dan ketatanegaraan dengan dekorasi, setting, aktor, maupun cerita yang berbeda-beda. Setiap pentas sejarah cenderung bersifat ekslusif dan Steriotipe. Karena kekhasannya tersebut maka kepada setiap pentas sejarah yang terjadi dilekatkan suatua tribute demarkatif, seperti Orde Lama, Orde Baru Dan Kini Orde Reformasi.

 Karena esklusifitas tersebut maka sering terjadi pandangan dan pemikiran yang bersifat apologetic dan keliru bahwa masing masing Orde merefleksikan tatanan perpolitikan dan ketatan negaraan yang sama sekali berbeda dari Orde sebelumnya dan tidak ada ikatan historis sama sekali

Orde Baru lahir karena adanya Orde Lama, dan Orde Baru sendiri haruslah diyakini sebagai sebuah panorama bagi kemunculan Orde Reformasi. Demikian juga setelah Orde Reformasi pastilah akan berkembang pentas sejarah perpolitikan dan ketatanegaraan lainnya dengan setting dan cerita yang mungkin pula tidak sama.

Dari perspektif ini maka dapat dikatakan bahwa Orde Lama telah memberikan landasan kebangsaan bagi perkembangan bangsa Indonesia. Sementara itu Orde Baru telah banyak memberikan pertumbuhan wacana normative bagi pemantapan ideology nasional, terutama melalui konvergens ini lai nilai social budaya (Madjid,1998) Orde Reformasi sendiri walaupun dapat dikatakan masih dalam proses  pencarian bentuk, namun telah menancapakan satu tekad yang berguna bagi penumbuhan nilai demokrasi dan keadilan melalui upaya penegakan supremasi hokum dan HAM nilai nilai tersebut akan terus di Justifikasi dan diadaptasikan dengan dinamika yang terjadi.

B.    RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang hendak di uraikan dalam makalah ini adalah ;

a.        Bagaimana peralihan politik dari orde lama ke orde baru

b.       Bagaimana kebijakan pemerintahan orde baru

c.        Bagaimana kehidupan politik pada masa orde baru

d.       Bagaimana revolusi hijau dan industrilisasi pada masa orde baru

e.        Hasil- hasil pembangunan pada masa orde baru

f.         Kelemahan pemerintah orde baru

C.   TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk ;

a.    Mengetahui perkembangan masyarakat Indonesia pada masa orde baru

A.        PERALIHAN POLITIK DARI ORDE LAMA KE ORDE BARU

a. Perkembangan Kekuatan Politik PKI di Jaman Orde Lama

Pada pemilihan tahun 1955 PKI memperoleh kemenangan yang cukup berarti. Di bidang ideologi PKI berusaha mengganti sila Pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dengan rumusan “kemerdekaan beragama”, yang jelas tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dan penanaman faham komunis di kalangan ABRI. Presiden Soekarno melontarkan sebuah konsepsi yang disampaikannya pada tanggal 21 Pebruari 1957 dalam pidato menyelamatkan Republik Indonesia.

Dalam pidato tanggal 17 Agustus 1960, pidato yang berjudul Jalannya Revolusi Kita (Jarek), Presiden Soekarno mempertegas lagi pelaksanaan manipol, maka dalam bulan Januari 1961 DPA memperinci pelaksanaan Manipol sebagai berikut :

1. Gotong royong, yang diartikan sebagai mempraktikkan somebundeling van alle revolutionaire krachten.
2. Tanah tani, artinya diadakan landreform, mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur.

Tahun 1964 dicatat sejumlah aksi yang dilakukan PKI, antara lain adalah :

1. Gerakan riset di kecamatan-kecamatan.
2. Aksi pensitaan milik Inggris dan Amerika Serikat.
3. Aksi rituling, tuntutan penggantian pejabat yang anti PKI, aksi tunjuk hidung.
4. Pengindonesiaan Marxisme.
5. Aksi-aksi sepihak.

b. TNI-AD sebagai Penghalang Utama bagi PKI

Berbagai cara PKI berusaha menguasai dan mempengaruhi Angkatan Perang, tetapi usaha mereka gagal karena TNI. Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir TNI sudah memiliki sebuah kode etik yang disebut Saptmarga, berlaku tanggal 5 Oktober 1951.

Usaha PKI untuk menguasai INI tetap dilanjutkan. PKI mendekati prajurit-prajurit TNI agar berpihak kepada PKI. Tahun 1957 Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Keadaan Bahaya (UUKB), UUKB itu ditentang oleh PKI dengan alasan bahwa UUKB merusak kehidupan demokrasi.

Kecemburuan PKI terhadap TNI semakin lama semakin meruncing. Presiden melakukan re-organisasi dan integrasi dalam tubuh ABRI. Tiap-tiap Angkatan berlomba-lomba menjadi yang paling paling setia kepada Presiden. Secara sistematis PKI melakukan politik adudomba antar-Angkatan. Dalam tubuh Angkatan Laut dan Kepolisian timbul kericuhan yang sangat

menguntungkan PKI Angkatan Darat menyusun doktrin peruangan ialah Tri Ubaya Sakti, tanggal 2-9 April 1965. Untuk memantapkan TNI-AD dalam menghadapi berbagai rongrongan.

Sampai dengan bulan Mei 1965, PKI memperkirakan yang dilakukan telah mencapai satu tahapan perebutan kekuasaan. Para pemimpin PKI mulai merasa menang, pada awal masa Demokrasi Terpimpin PKI merasa ditekan  oleh Penetapan Presiden No. 7/1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Berdasarkan keputusan Presiden No. 128/1961, bersama-sama partai lainnya PKI diakui sebagai partai yang syah.

c. G 30 S/ PKI Melenyapkan Obstakel Utama Terakhir

PKI melancarkan pemberontakan yang dikenal dengan nama Gerakan Tiga puluh September (G.30. S/ PKI). Pemberontakan itu dapat ditumpas oleh ABRI bersama-sama rakyat. Gagallah rencana PKI untuk merebut kekuasaan negara dan mengganti Pancasila dengan Komunisme.

Pada tanggal 28 Agustus 1965 dimulailah persiapan-persiapan untuk melancarkan pemberontakan. Oleh Politbiro CC-PKI dan I)ewan harian CCPKI diambil beberapa keputusan.

Home » ekopol » Pasca Kemerdekaan » Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Jumat, 10 April 2015 ekopol Pasca Kemerdekaan

B.        KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU

Proses peralihan kekuasaan pasca G 30 S/PKI menempatkan Jenderal Soeharto sebagai tokoh utama. Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution melantiknya sebagai Pejabat Presiden RI tanggal 12 Maret 1967 dan Soeharto dikukuhkan menjadi Presiden RI dalam Sidang Umum MPRS V tanggal 27 Maret 1968, kekuasaan Negara berada di tangan Jenderal Soeharto dan Orde Baru pun lahir.

Lahirnya Orde Baru 

Orde Baru sebagai pembatas untuk memisahkan antara periode kekuasaan Presiden Ir. Soekarno (Orde Lama) dengan periode kekuasaan Presiden Soeharto. Orede Baru lahir sebagai sebagai upaya untuk :

• Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.

• Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia.

• Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

• Menyusun kembali kekuasaan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Orde Baru menganut system pemerintahan berdasarkan Trias Politika yaitu adanya pemisahan kekuasaan di pemerintahan yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Ciri-ciri pokok Kebijaksanaan Pemerintah Orde Baru

Sistem politik Orde Baru disokong oleh lima Undang-Undang Politik yaitu : Undang-Undang No.1/1975 (Pemilu), Undang-Undang No.2/1975 (Susunan dan Kedudukan MRP, DPR dan DPRD), Undang-Undang No.3/1975 (Partai Politik dan Golkar), Undang-Undang No.5/1985 (Referendum), dan Undang-Undang No,8/1985 (Ormas)

Ciri-ciri pokok kebijakan pemerintah orde baru :

Kebijakan Bidang politik Dalam Negeri

1. Membuat consensus nasional untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen serta konsesus mengenai cara-cara melaksanakan consensus utama dengan tujuan untuk meraih stabilitas nasional.
2. Penyederhanaan partai politik, selama orde baru hanya ada dua partai yaitu : Partai Persatuan Pembangunan (fusi dari NU, Parmusi, PSII dan Perti) dan Partai Demokrasi Indonesia (fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo) serta Golongan Karya (Golkar).
3. Keikutsertaan TNI/Polri dalam keanggotaan MPR/DPR guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI, yaitu sebagai peran Hankam dan Sosial, peran ABRI dikenal dengan dwifungsi ABRI.
4. Pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Presiden Soeharto mengemukakan gagasan Ekaprasetia Pancakarsa pada tanggal 12 April 1976 dan gagasan tersebut ditetapkan sebagai ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 dan sejak itu secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat melaksanakan penataran P4.
5. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh Wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.
6. Timor Timur secara resmi menjadi bagian Indonesia pada bulan Juli 1976 dan dijadikan Propinsi ke 27.

Kebijakan Bidang Politik Luar Negeri

1. Secara resmi Indonesia kembali menjadi Anggota PBB pada tanggal 28 Desember 1966.
2. Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew.
3. Persemian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966.
4. Indonesia menjadi pemprakarsa organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.

Kebijakan Bidang Ekonomi

Ketika Presiden Soeharto memerintah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi 650 % setahun, langkah pertama adalah mengendalikan inflasi dari 650 % menjadi 15 % dalam waktu hanya dua tahun dan untuk menekan inflasi Soeharto membuat kebijakan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi dalam pasar, memperhatikan sektor ekonomi dan merangkul Negara-negara barat untuk menarik modal.

Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam bidang ekonomi adalah :

1. Menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi dengan mencanangkan sasaran  yang tegas, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap yaitu jangka panjang 25 – 30 tahun dan jangka pendek 5 tahun atau disebut pelita/pembangunan lima tahun. Pedoman pembangunan adalah Trilogi pembangunan yang meliputi :

• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menujuh pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Pertumbuhan ekonomi yang yang cukup tinggi.
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Delapan jalur pemerataan meliputi hal-hal sebagai berikut :

• Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan dan perumahan.
• Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
• Pemerataan pembagian pendapatan.
• Pemerataan kesempatan kerja.
• Pemerataan kesempatan berusaha.
• Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan.
• Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruhwilayah tanah air.
• Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

2. Memperoleh pinjaman dari Negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IGGI IMF dan Bank Dunia.

3. Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebar-lebarnya. Inilah yang membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.

Untuk menggerakan pembangunan tahun 1970 juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, pemasukan di migas meningkat dari US$6 miliar pada tahun 1973 menjadi US$10,6 miliar tahun 1980.

4. Keberhasilan Presiden Soeharto membenahi bidang ekonomi menyebabkan Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980.

Kebijakan Bidang Pertanian

Modernisasi pada masa orde baru dikenal dengan nama Revolusi Hijau. Dan revolusi ini mengubah cara bercocok tanam dari tradisional ke modern. Pemerintah menggalakkan revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varitas, gandum, padi dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut.

 Upaya yang dilakukan pemerintah di bidang pertanian adalah :

1.   Intensifikasi  yang dikenal dengan Pancausaha tani, meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi dan pemberantasan hama.
2. Ekstensifikasi  yaitu memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru. Mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami dan membuka hutan.
3. Diversifikasi  yaitu usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui system tumpang sari,  usaha ini menguntungkan untuk mencegah kegagalan panen pokok.

Kebijakan Bidang Industri

1. Mengembangkan jaringan informasi, komunikasi dan transportasi untuk memperlancar  arus komunikasi antarwilayah di Nusantara, misalnya program satelit palapa.
2. Mengembangkan industri pertanian.
3. Mengembangkan industri minyak dan gas bumi.
4. Perkembangan industri galangan kapal di Surabaya yang dikelola oleh PT. PAL  Indonesia.
5. Pengembangan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang kemudian berubah menjadi PT. Dirgantara Indonesia.
6. Pembangunan kawasan industri di daerah Jakarta, Cilacap, Surabaya, Medan dan Batam.
7. Sejak tahun 1985 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang industri dan investasi.

Kebijakan Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan

1. Pemerintah mengontrol pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalui buku dan film G 30 S/PKI diputar TVRI setiap tahun pada tanggal 30 September. Pemerintah menginginkan sebagai pengingat  terhdap bahaya laten PKI dan memuja kepahlawanan Jenderal Soeharto dan film lain adalah Janur Kuning.
2. Pemerintah mendukung Kirap Remaja Indonesia yaitu : Parade Keliling Pemuda Indonesia yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh Yayasan Tiara Indonesia pimpinan Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) sejak tahun 1989. Mereka menjelajahi desa-desa di Indonesia dengan kegiatan seperti menyalurkan air bersih, memperbaiki rumah desa, membersihkan rumah ibada,  menanam pohon serta membersihkan makam serta mengadakan diskusi dan pertunjukan seni.
3. Pemerintah menempatkan Departemen Penerangan dalam posisi yang sangat penting. Departemen Penerangan mengharuskan setiap media masa memiliki SIUPP dan mengendalikannya secara ketat melalui Undang-Undang Pokok Pers No12 Tahun 1982 dan media yang melanggar akan dibatalkan SIUPP-nya.
4. Untuk mengendalikan mahasiswa gerakan mahasiswa maka diberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) pada tahun 1978.

C.        KEHIDUPAN POLITIK PADA MASA ORDE BARU

Pemilu, pemerintahah, dan masalah ekonomi serta sosial-budaya
Pemerintah Orde Baru berkehendak menyusun sistem ketatanegaraan berdasarkan asas demokrasi Pancasila. Salah satu wujud demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Melalui pemilu, rakyat diharapkan dapat merasakan hak demokrasinya, yaitu memilih atau dipilih sebagai wakil-wakil yang dipercaya untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang terpilih nantinya harus membawa suara hati nurani rakyat pada lembaga itu.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia didasarkan kepada asas luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia.
a. Langsung maksudnya rakyat mempunyai hak secara langsung memberikan suaranyatanpa perantaraan orang lain.
b. Umum mempunyai arti semua warganegara yang memenuhi persyaratan berhak ikutserta memilih dalam pemilihan umum.
c. Bebas berarti setiap pemilih dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihanterhadap salah satu peserta pemilu tanpa adanya pengaruh, tekanan, dan paksaan dari siapa pun atau dengan cara apa pun.
d. Rahasia bermakna para pemilih dijamin kerahasiaannya dalam menyalurkan pilihannya pada salah satu peserta pemilu.

Pada awal Orde Baru, pemilihan umum direncanakan akan diselenggarakan selambat-lambatnya pada 5 Juli 1968. Hal ini berdasarkan pada Ketetapan MPRS No.XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum yang dihasilkan Sidang Umum IV MPRS tahun 1966. Namun, pemilu kemudian tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena sulitnya menyelesaikan pembahasan mengenai undang-undang pemilu.

Pada tanggal 10 November 1969 DPR-GR menyetujui dua RUU Pemilu dan disahkan Presiden RI tanggal 17 Desember 1969, yaitu
a. Undang-undang No. 15Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Daerah, dan
b. Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Dengan berlandaskan kepada kedua undang-undang tersebut, pemerintah Orde Baru mgnyelenggarakan pemilihan umum yang pertama kali pada 3 Juli 1971. Pemilu tahun 1971 diikuti 10 kontestan, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti), Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Pemilu pertama pada masa Orde Baru ini menghasilkan perolehan kursi DPR, yakni Golkar 236, NU 58, Parmusi 24, PNI 20, PSII 10, Partai Kristen Indonesia 7, Partai Katolik 3, Perti 2, Partai Murba dan IPKI tidak memperoleh kursi.

Pemilu kedua diselenggarakan pada 2 Mei 1977. Pada pemilu tahun 1977 terjadi penyederhanaan kontestan, yaitu diikuti tiga peserta saja.
a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari NU, PSII, Parmusi,dan Perti.
b. Golongan Karya (Golkar).
c. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang mempakan fusi dari PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Murba, dan IPKI.

Pemilihan umum di masa pemerintahan Orde Baru dari waktu ke waktu, pada satu sisi memang membawa negara kepada suatu kehidupan yang lebih baik dari pada kondisi sebelumnya. Adapun kemajuan yang telah dicapai pemerintahan Orde Baru sebagai hasil pelaksanaan pembangunan sejak tahun 1969 – 1997 antara lain adalah
a. naiknya produksi dan jasa di segala bidang,
b. naiknya pendapatan dan kemakmuran sebagian rakyat Indonesia,
c. meningkatnya kemampuan negara dalam menghimpun dana, baik dari dalam maupun dari luar negeri, seperti pajak, cukai, ekspor migas dan non-migas, serta
d. semakin bertambahnya sarana-sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, ibadah, ekonomi, perumahan, dan Iain-lain.

Bahkan atas beberapa keberhasilan menjalankan pembangunan di Indonesia, MPR kemudian memberikan predikat kepada Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Namun, menjelang pertengahan tahun 1997 kemajuan di berbagai bidang itu seperti tidak bermakna apa-apa. Bangsa Indonesia dilanda krisis teramat berat yang bermula dari krisis moneter, berupa turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Krisis moneter ini kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi sehingga mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Tatanan ekonomi, rusak berat, pengangguran meluas, dan kemiskinan merajalela. Dampak krisis ini berbuntut pada timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru.

Dalam kondisi seperti itu, muncullah gerakan reformasi yang berawal dari rasa keprihatinan moral yang sangat mendalam atas berbagai krisis yang terjadi di Indonesia. Gerakan reformasi ini dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan kaum cendekiawan. Mereka mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang bersimpati terhadap reformasi. Figur yang dianggap banyak mempengaruhi bergulirnya roda reformasi ialah Prof. Dr. Amien Rais M.A. la dengan berani memaparkan berbagai kelemahan dan penyelewengan elit birokrasi Orde Baru dan segelintir manusia yang memonopoli sumber daya alam dan sektor ekonomi Indonesia. la juga berhasil menyadarkan masyarakat akan pentingnya suksesi (pergantian kekuasaan) terhadap pemerintahan Soeharto yang telah bercokol selama 32 tahun.

Pada awal tahun 1998 keadaan negara semakin tidak menentu dan krisis ekonomi tak ditemukan titik terang penyelesaiannya. Akibatnya, aksi mahasiswa pun menjadi semakin marak yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Bentrokan dengan aparat tidak terhindarkan lagi sehingga muncul Tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12Mei 1998. Tragedi Trisakti menimbulkan luapan kemarahan masyarakat. tidak terbendung lagi. Puncaknya, terjadilah kerusuhan di beberapa tempat di Jakarta. Aksi penjarahan, pembakaran, dan perusakan oleh massa terjadi secara tidak terkendali. Di lain pihak, ribuan mahasiswa segera berduyun-duyun mendatangi gedung DPR/MPR dan sekaligus mendudukinya. Menyikapi hal itu, para pimpinan MPR meminta agar presiden secara arif dan bijaksana mengundurkan diridari jabatannya.

Pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB di Gedung Istana Merdeka Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Dengan demikian,berakhirlah masa kekuasaan Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun.

D.        REVOLUSI HIJAU DAN INDUSTRIALISASI PADA MASA ORDE BARU

1.  Revolusi Hijau

·         Perubahan secara cepat yang menyangkut masalah pembaharuan teknologi  pertanian dan peningkatan produksi pertanian

·         Perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern

·         Tokoh Revolusi Hijau adalah Thomas Robert Malthus. Menurutnya, pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan peningkatan hasil pertanian

·         Pelaksanaan penelitian pertanian disponsori oleh Ford Rockefeller Foundation

·         Penelitian ini dilakukan di Meksiko, Filipina, India, dan Pakistan

·         Merupakan keberhasilan para teknolog pertanian dalam melakukan persilangan antarjenis tanaman tertentu

Keuntungan revolusi hijau:

·         Munculnya tanaman jenis unggul

·         Meningkatkan pendapatan petani

·         Pertumbuhan ekonomi meningkat

·         Adanya kesadaran petani akan pentingnya teknologi

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah di bidang Pertanian:

·         Intensifikasi Pertanian

       melalui kegiatan Pancausaha Tani :

1.     Penggunaan Bibit Unggul

2.    Pengolahan tanah yang baik

3.    Irigasi yang teratur

4.    Penggunaan pupuk secara teratur

5.    Pemberantasan Hama yang intensif

·         Ekstensifikasi Pertanian

Dengan cara memperluas lahan pertanian (membuka lahan baru)

·         Diversifikasi Pertanian

a)  Penganekaragaman jenis tanaman pada satu

b) lahan pertanian melalui sistem tumpang sari.

·         Rehabilitasi Pertanian

                    merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dampak negatif revolusi hijau:

a.    Sistem bagi hasil mengalami perubahan

b.    Ekonomi uang di desa makin kuat

c.    Peningkatan produksi pangan tidak dikuti oleh pendapatan petani

d.    Tingginya biaya produksi

2.  Industriliasasi pada Masa Orde Baru

·         Mengembangkan jaringan informasi, komunikasi, dan transportasi

·         Mengembangkan industri pertanian

·         Mengembangkan industri minyak dan gas bumi

·         Industri galangan kapal Industri pesawat

Industri Pertanian meliputi :

1)    Industri Pengolahan hasil Perkebunan (minyak kelapa,karet)

2)   Industri pengolahan hasil hutan (Pengolahan kayu)

3)   Industri pupuk

Industri Non Pertanian meliputi :

1.     Industri semen,

2.    Industri baja,

3.    elektonika,

4.    kapal laut

5.    kendaraan bermotor

Perubahan Sosial- Ekonomi Masyarakat Indonesia

a.    Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia relatif telah mengalami perubahan dan kemajuan

b.    Pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru pada awalnya telah menghasilkan kemajuan- kemajuan serta meningkatkan kesejateraan kehidupan rakyat

E.         HASIL-HASIL PEMBANGUNAN PADA MASA ORDE BARU

1. Pelita I(1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian.
Keberhasilan dalam Pelita I yaitu:
a. Produksi beras mengalami kenaikan rata-rata 4% setahun.
b. Banyak berdiri industri pupuk, semen, dan tekstil.
c. Perbaikan jalan raya.
d. Banyak dibangun pusat-pusat tenaga listrik.
e. Semakin majunya sektor pendidikan.

2. Pelita II(1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

3.Pelita III(1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan. Asas-asas pemerataan di tuangkan dalam berbagai langkah kegiatan pemerataan, seperti pemerataan pembagian kerja, kesempatasn kerja, memperoleh keadilan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan,dll

4. Pelita IV(1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain.

a. Swasembada Pangan.
Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia.
Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.


5. Pelita V(1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.
Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Akhir Masa Orde Baru

Pelita VI (1 April 1994 - 31 Maret 1999)

Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

F.         KELEMAHAN PEMERINTAH ORDE BARU

• Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
• Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
• Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
• Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
• Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
• Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
• Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
• Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
• Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”
• Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
• Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
• Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
• Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

BAB III

PENUTUP

SIMPULAN

Sejalan dengan dasar empirik sebelumnya, masa awal orde baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam pegimbangan politik di dalam Negara dan masyarakat, sebelumya pada era Orde Lama kita tahu bahwa pusat kekuasaan ada di tangan presiden, militer dan PKI. Namun pada Orde Baru terjadi pergeseran pusat kekuasaan dimana dibagi dalam militer, teknokrat, dan kemudian birokrasi. Namun harapan itu akhirnya menemui ajalnya ketika pada pemilu 1971, golkar secara mengejutkan memenangi pemilu lebih dari separuh suara dalam pemilu.Itulah beberapa sekelumit cerita tentang Orde Lama dan Orde Baru, tentang bagaimana kehidupan sosial, politik dan ekonomi di masa itu. Yang kemudian pada orde baru akhirnya tumbang bersamaan dengan tumbangnya Pak Harto atas desakan para mahasiswa di depan gendung DPR yang akhrinya pada saat itu titik tolak era Reformasi lahir. Dan pasca reformasilah demokrasi yang bisa dikatakan demokrasi yang di Inginkan pada saat itu perlahan-lahan mulai tumbuh hingga sekarang ini.

SARAN

Perjalanan kehidupan birokrasi di Indonesia selalu dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Budaya birokrasi yang telah ditanamkan sejak jaman kolonialisme berakar kuat hingga reformasi saat ini. Paradigma yang dibangun dalam birokrasi Indonesia lebih cenderung untuk kepentingan kekuasaan. Struktur, norma, nilai, dan regulasi birokrasi yang demikian diwarnai dengan orientasi pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara. Budaya birokrasi yang korup semakin menjadi sorotan publik saat ini. Banyaknya kasus KKN menjadi cermin buruknya mentalitas birokrasi secara institusional maupun individu.

Sejak orde lama hingga reformasi, birokrasi selalu menjadi alat politik yang efisien dalam melanggengkan kekuasaan. Bahkan masa orde baru, birokrasi sipil maupun militer secara terang-terangan mendukung pemerintah dalam mobilisai dukungan dan finansial. Hal serupa juga masih terjadi pada masa reformasi, namun hanya di beberapa daerah. Beberapa kasus dalam Pilkada yang sempat terekam oleh media menjadi salah satu bukti nyata masih adanya penggunaan birokrasi untuk suksesi. Sebenarnya penguatan atau ”penaklukan” birokrasi bisa saja dilakukan dengan catatan bahwa penaklukan tersebut didasarkan atas itikad baik untuk merealisasikan program-program yang telah ditetapkan pemerintah. Namun sayangnya, penaklukan ini hanya dipahami para pelaku politik adalah untuk memenuhi ambisi dalam memupuk kekuasaan.

Mungkin dalam hal ini, kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya , harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya.

DAFTAR ISI

http://adhye-story.blogspot.com/2012/05/makalah-politik-orde-lama-dan-orde-baru.html http://sokhi95.blogspot.com

http://www.katailmu.com/2013/05/reformasi.html

om/2013/04/makalah-mengenai-orde-lama-orde-baru.html

http://arvynirmala.blogspot.com/2013/01/masa-orde-lama-orde-baru.html

http://pemerintahanordebaru.blogspot.com/

Sjarif Usman, “Mengapa Rakyat Indonesia Mendukung Presiden Soekarno”, Hal. 40-41.

Sjarif Usman,  “Mengapa Rakyat Indonesia Mendukung Presiden Soekarno”, Hal. 43.

“Indonesia Pada Masa Orde Baru”, Erlangga, Hal. 3.

“Indonesia Pada Masa Orde Baru”, Erlangga, Hal. 5-6.

 “Indonesia Pada Masa Orde Baru”, Erlangga, Hal. 7.

* http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/11/indonesia-masa-orde-baru
* http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
* http://www.indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru